Dugaan dana triliunan yang masuk ke yayasan milik Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dinilai tidak wajar.
“Kenapa (pengembang) itu ngasihnya ke Ahok Center, dan kenapa dana CSR (corporate social responsibility) masuk ke Ahok Center?” kata Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Senin (9/3).
Agar tak menimbulkan kecurigaan publik, ia pun meminta pihak DPRD DKI Jakarta tidak hanya mewacanakan persoalan dana tersebut. DPRD, ungkapnya, harus mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terhadap dana milik yayasan Ahok tersebut.
“Untuk mengungkap kebenaran masalah itu, lebih baik DPRD mengundang BPKP untuk melakukan audit investigasi,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa DPRD tidak boleh hanya mewacanakan persoalan tersebut. DPRD kata dia, harus mengundang BPKP dan memintanya melakukan audit.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Ahok mendirikan Ahok Center sejak tahun 2012. Yayasan tersebut kini sudah mengantongi dana hingga triliunan rupiah.
DPRD DKI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit terhadap keuangan.
Sumber: ROL
“Kenapa (pengembang) itu ngasihnya ke Ahok Center, dan kenapa dana CSR (corporate social responsibility) masuk ke Ahok Center?” kata Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam rilisnya, Senin (9/3).
Agar tak menimbulkan kecurigaan publik, ia pun meminta pihak DPRD DKI Jakarta tidak hanya mewacanakan persoalan dana tersebut. DPRD, ungkapnya, harus mengundang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terhadap dana milik yayasan Ahok tersebut.
“Untuk mengungkap kebenaran masalah itu, lebih baik DPRD mengundang BPKP untuk melakukan audit investigasi,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa DPRD tidak boleh hanya mewacanakan persoalan tersebut. DPRD kata dia, harus mengundang BPKP dan memintanya melakukan audit.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Ahok mendirikan Ahok Center sejak tahun 2012. Yayasan tersebut kini sudah mengantongi dana hingga triliunan rupiah.
DPRD DKI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit terhadap keuangan.
Sumber: ROL
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !