Bisakah Jokowi Dilengserkan?

Aktivis politik Aino Sukirno membeberkan sejumlah faktor yang akan menjadi dasar bagi rakyat untuk bergerak melengserkan Presiden Joko Widodo. Hal itu adalah, kondisi ekonomi yang semakin tidak stabil, dan arogansi Pemerintahan Jokowi.

“Tunggu waktunya saja, ekonomi semakin tidak stabil, rezim Jokowi mulai semena-mena, rakyat yang akan bergerak,” ungkap Aino kepada intelijen (13/03).

Menurut Aino, salah satu bentuk arogansi Pemerintahan Jokowi adalah skenario pecah belah terhadap partai politik yang berseberangan dengan setiap kebijakan rezim Jokowi. Aino menyebut kebijakan Menkumham Yasonna Laoly yang memenangkan Partai Golkar kubu Agung Laksono, sebagai wujud politik pecah belah rezim Jokowi.

“Ini pembegalan terhadap demokrasi. Padahal dalam keputusan Mahkamah Partai Golkar tidak menyebutkan kubu siapa yang menang,” kata Aino Sukirno.

Aino menyatakan, sikap Menkumham itu tak ubahnya seperti kebijakan-kebijakan era Presiden Soeharto. “Kalau yang berbeda pendapat dan dianggap membahayakan, maka dipecah-belah. Pemerintahan sekarang ini otoriter dan politiknya pecah belah,” papar Aino.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih (KMP) minus PAN menyatakan pernyataan bersama mengusung angket terhadap Menkumham Yasonna Laoly. Pernyataan deklarasi angket itu bertajuk ‘Melawan Begal Demokrasi Laoly’.

Deklarasi “angket Laoly”, dihadiri oleh Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah. Perwakilan PAN tidak ada dalam konferensi pers ini.

Prabowo sendiri sudah berkomentar dengan kondisi ini:
Saya melihat tidak adanya itikad baik dari pemerintahan sekarang untuk benahi negri ini, kedepan akan semakin semrawut dan kusut.

Rakyat semakin terdesak akan tuntutan ekonomi yg semakin sulit, ditambah penegakan hukum yg amburadul, kriminalitas meningkat.
Sangat disayangkan,perbaikan penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami kemunduran,jauhdari harapan kita. Rakyat dibuat semakin sulit,kenaikan harga dan mandulnya perlindungan hukum,mendorongmereka melakukan hukum jalanan, ini tidak sehat utk RI
Saat ini rakyat sedang bingung, sulit membedakan mana yg benar dan mana yg salah, ini buah dari rusaknya aparatur hukum negara kita.
Ketika sendi2 hukum negara kita dikuasai partai tertentu,bersiaplah menyambut kemandulan hukum, rekayasa kasus telah menjadi kenyataan dengan ulah para penguasa negeri ini.
Kenaikan harga BBM premium tanpa persetujuan DPR. Pemerintahan ini semakin liberal dan otoriter. Beginilah jika politik diatas segalanya, hukum dikangkangi yang benar bisa jadi salah yg salah bisa jadi benar. Sekarang semua serba Terbalik, Rakyatlah yang subsidi pemerintah.
Topeng kebenaran tidak akan lama bertahan, dalam waktu dekat ini akan tampak wajah aslinya.

sumber: Intelijen